Sri Mulyani Kesal Belanja di Daerah Masih Rendah

Sri Mulyani Kesal Belanja di Daerah Masih Rendah

Sri Mulyani Kesal Belanja di Daerah Masih Rendah – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani geram penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih rendah. Hal ini terlihat dari PEN didaerah yang masih sedikit disalurkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal dengan rendahnya serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang ada di daerah. Padahal, belanja tersebut diharapkan menjadi pendorong ekonomi yang sedang lesu akibat pandemik COVID-19.

Dia mencontohkan, anggaran untuk bidang kesehatan baru dibelanjakan Rp13,3 triliun sampai akhir September 2020 dari pagu Rp30,4 triliun. Kemudian untuk jaring pengaman sosial daerah dari anggaran Rp22,8 triliun baru terealisasi Rp11,7 triliun atau 51 persen.

“Masih ada tiga bulan lagi, berarti 49 persen seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah,” ujarnya dalam creative-kids.info, Kamis.

Sisa dua bulan, serapan anggaran PEN belum mencapai 50 persen lebih

Sebagai informasi, serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 14 Oktober 2020 baru mencapai 49,5 persen atau Rp344,11 triliun dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

“Kenaikan ini lebih rendah dibanding dua bulan terakhir,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin.

Sri Mulyani mengatakan, pada periode Juli hingga Agustus, penyaluran dana PEN naik Rp63,93 triliun dari awalnya Rp147,67 triliun menjadi Rp211,6 triliun. Serapan dana PEN lalu meningkat Rp106,88 triliun pada rentang Agustus hingga September.

“Kenaikan pada Juli hingga September ini memberi kontribusi belanja negara,” ujar Sri Mulyani.

Anggaran pendukung ekonomi masyarakat juga masih rendah

Tidak hanya itu, anggaran untuk dukungan ekonomi masyarakat juga masih rendah. Realisasinya mencapai Rp2,6 triliun atau 13,7 persen dari Rp19,24 triliun. Menurut dia, masih banyak kendala dari sisi anggaran yang pada akhirnya menghambat belanja untuk pemulihan ekonomi.

“Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari design APBN dan APBD yang memang juga mengalami shock sangat besar pada tahun 2020 ini akibat COVID-19. Namun sudah kita masukan dalam struktur yang baru dan akan segera bisa diakselerasi untuk pelaksanaannya,” tutur dia.

Realisasi belanja APBD lebih baik dibanding PEN

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBD. Hingga 30 September 2020 adalah Rp575,45 triliun atau secara persentase sebesar 53,3 persen. Belanja terdiri dari belanja pegawai Rp256,78 triliun. Belanja barang jasa Rp126,17 triliun, belanja modal Rp48,89 triliun, dan belanja lainnya Rp143,61 triliun.