Indonesia Bisa Resesi 

Jika Belanja Masyarakat Tidak Juga Meningkat, Indonesia Bisa Resesi

Indonesia Bisa Resesi – Pada kuartal II 2020 yang lalu, meskipun angka pertumbuhan PDB negatif, Indonesia belum masuk dalam kategori resesi karena pertumbuhan pada kuartal I nya masih positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah direlaksasi namun belanja masyarakat tidak meningkat, Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi.

“Kalau dalam negatif bisa minus 1,6 persen. Itu technically bisa resesi kalau kuartal III negatif dan secara teknis Indonesia bisa masuk ke zona resesi,” katanya saat di Komisi XI DPR RI, Senin.

PEN diharapkan dapat menahan pertumbuhan ekonomi di angka minus

Dilansir cal-graf.com dalam skenarionya, rentang pertumbuhan ekonomi untuk kuatral III yakni 1,4 persen hingga 1,6 persen. Sementara secara keseluruhan di tahun ini skenario pertumbuhan ekonomi ada di minus 0,14 persen hingga 1 persen.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di sisa bulan tahun ini, salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Pemerintah Telah Mengeluarkan Sejumlah Biaya Untuk Penanganan COVID-19

Proyeksi Sri Mulyani ekonomi kuartal III dan IV bisa tumbuh 1,4 persen

Kendati demikian, berdasarkan proyeksi yang dihitung Kementeran Keuangan, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di 1,4 persen pada kuartal III dan IV tahun ini. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk penanganan COVID-19.

“Dengan adanya biaya penanganan Covid yang mulai tersalurkan dan PSBB yang sudah direlaksasi. Kami berharap kuartal III-IV tumbuh 1,4 persen,” ucapnya.

Anggaran PEN setara 4,2 persen PDB

Rincian PEN tersebut terdiri untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Perlindungan sosial Rp203,9 triliun. Insentif dunia usaha Rp120,61 triliun. Insentif bagi UMKM Rp123,46 triliun. Pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun. Dan sektoral K/L dan pemda sebesar Rp106,11 triliun. Jika dihitung, kata dia, angka tersebut setara 4,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).